Yayasan Garuda Bergizi Aceh Tolak Wacana SPPG Beralih ke kantin MBG
PIDIE — Wacana pengalihan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ke kantin sekolah dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat penolakan dari Yayasan Garuda Bergizi Aceh.
Yayasan menilai perubahan konsep tersebut perlu dikaji secara menyeluruh sebelum diterapkan. Menurut yayasan, SPPG memiliki fungsi dan standar pelayanan yang berbeda dengan kantin sekolah, khususnya dalam hal pengadaan bahan pangan, pengolahan makanan, pengawasan kualitas, hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat.
Manager/Perwakilan Yayasan Garuda Bergizi Aceh, Azhari, SE, mengatakan pihaknya tidak sependapat jika SPPG dialihkan menjadi kantin MBG tanpa kajian yang matang.
“Kami menolak wacana SPPG beralih menjadi kantin MBG jika konsepnya justru menghilangkan fungsi utama SPPG sebagai pusat pelayanan makanan bergizi yang memiliki standar dan sistem pengawasan,” kata Azhari.
Menurut Azhari, efisiensi anggaran memang penting dalam pelaksanaan MBG. Namun, efisiensi tidak semata-mata berarti memindahkan dapur MBG ke sekolah.
Ia menilai pemerintah perlu terlebih dahulu menghitung seluruh komponen biaya, mulai dari sarana pengolahan, tenaga kerja, pengadaan bahan pangan, distribusi, sanitasi, hingga pengawasan keamanan makanan.
“Kalau bicara efisiensi, harus dihitung secara keseluruhan. Jangan sampai biaya terlihat lebih murah di awal, tetapi kemudian muncul kebutuhan tambahan di sekolah, seperti fasilitas dapur, tenaga pengolah, peralatan, air bersih, sanitasi dan pengelolaan limbah,” ujarnya.
Azhari juga mengingatkan bahwa program MBG menyangkut makanan yang dikonsumsi oleh anak-anak sekolah sehingga aspek keamanan pangan harus menjadi prioritas.
Menurutnya, keberadaan SPPG dengan sistem pengelolaan yang terstruktur dapat memudahkan pengawasan terhadap proses pengadaan bahan baku, pengolahan hingga pendistribusian makanan.
“Yang paling utama adalah kualitas dan keamanan makanan. Jangan karena mengejar efisiensi, kemudian standar pelayanan dan pengawasan justru menjadi longgar,” katanya.
Yayasan Garuda Bergizi Aceh, lanjut Azhari, tetap mendukung penuh program MBG sebagai program pemenuhan gizi masyarakat. Namun, setiap perubahan mekanisme pelaksanaan harus didasarkan pada kajian yang objektif dan tidak boleh mengorbankan kualitas pelayanan.
Ia meminta pemerintah melibatkan para pelaksana SPPG, pihak sekolah, ahli gizi, pemerintah daerah serta pemangku kepentingan lainnya sebelum mengambil keputusan mengenai perubahan sistem tersebut.
“Pada prinsipnya kami mendukung MBG. Yang kami pertanyakan adalah konsepnya. Kalau SPPG mau dialihkan ke kantin sekolah, harus ada kajian yang jelas mengenai efektivitas, efisiensi, keamanan pangan dan tanggung jawab pengelolaannya,” tegas Azhari.
Yayasan juga berharap kebijakan MBG tidak hanya berorientasi pada penghematan anggaran, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan program serta kualitas makanan yang diterima para siswa.
“Jangan sampai program yang tujuan awalnya meningkatkan gizi anak justru menghadapi persoalan baru karena sistem pengelolaannya tidak dipersiapkan dengan baik,” pungkasnya.